Salah satu isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling problematik di Indonesia belakangan ini adalah soal hak atas berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Dulu negeri ini sering dianggap sebagai negeri…
Indeks Negara Hukum Indonesia pada tahun 2017 adalah 5.85, mengalami kenaikan meskipun dengan selisih yang tidak terlalu signifikan (0.54 poin) dibandingkan tahun 2016 (5.31). Dengan angka indeks t…
Buku “Pluralisme di Ujung Tanduk” mengajak kita merenungkan lagi bahwa tidak ada yang suci di dalam politik, kecuali kehendak warga untuk kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak hanya dapat …
BNPT menginisiasi pembangunan kawasan khusus terpadu nusantara (KKTN) pembangunan KKTN ini diharapkan akan memberikan kemandirian ekonomi kepada mantan narapidana terorisme hingga kerabat mereka se…
Kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. Merujuk pada rekomendasi yang disampaikan oleh dewan HAM PBB tahun 2014, salah satu reko…
Kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. Terkait intoleransi, hal ini juga tercermin dari data di pengaduan di Komnas HAM, bahwa …
Pembahasan masalah mendasar ini memang menjadi tidak terelakkan. hakim konstitusi merasa perlu untuk membahas masalah ini sebelum membahas beberapa inti permohonan dari para penonton.dalam proses i…
Sekularisme dalam negara secara umum dikenal sebagai sistem pemerintahan yang memisahkan agama dari politik dan kenegaraan. inilah yang menakutkan lagi beberapa orang bila tidak ada lagi agama yang…
Pesan untuk Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014 dalam membenahi bangsa yang sudah porak poranda satu periode kepemimpinan
Kajian ini mencoba mengetengahkan pembacaan berbeda terhadap putusan MK, sekaligus pertimbangan alternatif yang menjadi tawarannya, yang menurut pendapat buku ini seharusnya dipertimbangkan MK dala…
Majemuk: Membaca Putusan MK,
Majemuk: Kebebasan Beragama Pasca Mangkatnya Gus Dur: Panasnya Judicial Review UU No. 1 PNPS 1965,
Hadirnya buku ini mencoba melihat secara komprehensif disertai dengan analisis kritis tentang perjalanan kebijakan pembangunan agam di Indonesia
Laporan ini merupakan laporan ketiga yang diterbitkan CRCS sejak tahun 2008. Penerbitan ini diharapkan mempu membantu kita melihat perkembangan kehidupan beragama dari tahun ke tahun.
Praktik diskriminasi yang tidak muncul dalam konflik dapat berwujud kebijakan negara atau kebijakan perusahaan dan organisasi. Contohnya, seseorang tidak bisa dipromosikan pangkat atau jabatann…
nan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama. Kami berharap buku saku ini dapat digunakan oleh paralegal di komunitas agama m…
Buku saku ini disusun bersumber pada hak ataskebebasan beragama sebagaimana dirumuskandalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak-HakSipol (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005),Komentar Umum…
Persoalan HAM di Indonesia masih menjadi tema utama dalam perbincangan kehidupan bernegara dan masyarakat.
Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia dengan mandat spesifik untuk me…