Perpustakaan Komnas Perempuan

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Reformasi peradilan militer di Indonesia

Text

Reformasi peradilan militer di Indonesia

Tim Imparsial - Organizational Body;

Pendahuluan Demokratisasi merupakan kerangka penting dalam pembaharuan militer Indonesia untuk menghindari penyimpangan peran dan fungsi TNI 2. Oleh sebab itu, TNI dan Polri dipisahkan 3. Yang pertama sebagai lembaga penyelenggara pertahanan negara sedangkan yang kedua sebagai aparamat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, pengembangan TNI mempunyai landasan berupa: nilai-nilai profesionalitas, demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, sistem hukum nasional, ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel 4. Reformasi pengaturan dan pelembagaan TNI di atas masih menyisakan satu masalah penting yaitu sistem peradilan militer. Sebagai salah satu contoh aspek permasalahan pentingnya, sistem peradilan militer mempunyai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang semuanya telah mengalami perubahan dan bahkan sebagian besar sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, secara kronologis sistem ini dibentuk di penghujung kekuasaan Orde Baru pra-reformasi yang mempunyai karakter nondemokratis. Lebih jauh lagi, amandemen konstitusi sejak tahun 2000 yang melandasi perubahan sistem politik dan hukum nasional belum menjadi bagian dari sistem peradilan militer ini. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menganalisis disparitas antara sistem peradilan militer Indonesia dengan konteks sistem hukum dan HAM pascareformasi. Selain itu, perkembangan prinsip-prinsip peradilan militer di dunia juga akan digunakan sebagai parameter perbandingan. Sehingga, signifikansi tulisan ini adalah memberikan kontribusi dalam mempersiapkan realisasi reformasi sistem peradilan militer


Availability
KP.III.000225KP.III REZ rMy LibraryAvailable
Detail Information
Series Title
Alternative Policy Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia
Call Number
KP.III REZ r
Publisher
Jakarta : Imparsial, Jakarta., 2007
Collation
xiv, 122p. ; 21cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
ISBN 979-97695-16- X
Classification
KP.III
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan Komnas Perempuan
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Perpustakaan Komnas Perempuan adalah tempat berkumpulnya bahan pustaka mengenai Jender, Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan dan informasi lain.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search