Text

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, serta hubungan kelembagaan lembaga-lembaga perwakilan di tingkat nasional dan daerah. Undang-undang ini menjabarkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk hak dan kewajiban anggota, mekanisme pembentukan alat kelengkapan, serta tata cara persidangan. Dengan pengaturan tersebut, UU ini bertujuan memperkuat sistem demokrasi perwakilan, meningkatkan akuntabilitas lembaga legislatif, dan menjamin keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip konstitusi.

---

Availability

KP.XXVI 0231

348 IND U

My Library (UNDANG-UNDANG 3)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348 IND U

Publisher

Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI., 2009

Collation

208 hlm; 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

348

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Undang-undang
Kelembagaan
Akuntabilitas (negara)
MPR - DPR
Prinsip konstitusi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment