Text

Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme penyelesaian utang-piutang ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Undang-undang ini menetapkan syarat dan tata cara pengajuan permohonan pailit dan PKPU, proses pemeriksaan di pengadilan niaga, serta peran kurator dan hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu, diatur pula perlindungan kepentingan kreditur dan debitur melalui prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian sengketa. Ketentuan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat serta memberikan mekanisme hukum yang jelas dalam penyelesaian masalah utang.

---

Availability

KP.XXVI 0230

348 IND U

My Library (UNDANG-UNDANG 3)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348 IND U

Publisher

Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI., 2008

Collation

166 hlm; 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

348

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum
Undang-undang
Sengketa
Utang-piutang
Kreditur
Pengadila niaga

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment