Text

Undang-undang kekuasaan kehakiman

---

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UU ini menegaskan prinsip independensi peradilan, bebas dari intervensi pihak mana pun, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Pengaturan mencakup struktur lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangan masing-masing lembaga, kedudukan hakim, kode etik dan perilaku hakim, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui Komisi Yudisial. UU ini juga menetapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menjamin akses masyarakat terhadap keadilan melalui bantuan hukum. Dengan kerangka hukum ini, negara berupaya memperkuat supremasi hukum, profesionalisme hakim, dan penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

---

Availability

KP.XXVI 0128

348 ARI U

My Library (UNDANG-UNDANG 2)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348 ARI U

Publisher

Jakarta : Penerbit Pustaka Pergaulan., 2004

Collation

210 hlm; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

979801125

Classification

348

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Undang-undang
Mahkamah Konstitusi
HAM
Supremasi hukum
Regulasi
Kehakiman

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment