Text

Undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi beserta peraturan pelaksanaannya

---

Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disusun sebagai dasar hukum pembentukan lembaga yang bertugas mengungkap kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, memulihkan hak-hak korban, serta mendorong rekonsiliasi nasional. UU ini mengatur mekanisme pencarian kebenaran, pemberian amnesti bersyarat, rekomendasi reparasi, dan upaya penyelesaian non-yudisial melalui pendekatan keadilan transisional. Peraturan pelaksanaannya memerinci tata cara pembentukan KKR, keanggotaan, kewenangan, prosedur pemeriksaan, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah dan lembaga peradilan. Namun, keberlakuan UU ini menghadapi hambatan signifikan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkannya melalui Putusan No. 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan sejumlah ketentuan bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait hubungan amnesti dan hak korban. Meskipun tidak berlaku, himpunan regulasi ini tetap menjadi rujukan penting dalam studi keadilan transisional di Indonesia, terutama terkait desain kelembagaan, pemulihan korban, dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara komprehensif.

---

Availability

KP.XXVI 0126

348 TUN U

My Library (UNDANG-UNDANG 2)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348 TUN U

Publisher

: Harvarindo., 2006

Collation

44 hlm; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

348

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum
Undang-undang
Pelanggaran ham
Regulasi
komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment