Text

Undang-undang otonomi daerah 1999

---

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daerah yang luas. UU ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai penyelenggara utama urusan pemerintahan, sementara provinsi berperan sebagai koordinator. Pengaturan mencakup pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, hubungan antardaerah, pembentukan dan susunan organisasi pemerintahan daerah, serta kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. UU ini juga memperkenalkan penguatan partisipasi masyarakat dan mekanisme akuntabilitas publik. Melalui penerapan otonomi yang lebih desentralistik, UU 22/1999 bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan efektif. Meskipun kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004, UU ini tetap menjadi landasan penting dalam sejarah evolusi otonomi daerah di Indonesia.

---

Availability

KP.XXVI 0108

348 IND U

My Library (UNDANG-UNDANG 2)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348 IND U

Publisher

Jakarta : Sinar Grafika., 1999

Collation

161 hlm; 20 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9798767454

Classification

348

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Otonomi daerah
Undang-undang
Pemerintahan daerah
Regulasi
Akuntabilitas (publik)
Kewenangan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment