Text
Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah wacana supremasi hukum
Buku Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah Wacana Supremasi Hukum mengkaji perkembangan mekanisme memorandum yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) sebagai instrumen akuntabilitas konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis dalam buku ini menyoroti hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, dasar hukum memorandum, serta implikasinya terhadap praktik checks and balances selama periode transisi politik menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Dengan menelaah kasus-kasus historis, dinamika politik, dan konsekuensi kelembagaan, buku ini menunjukkan bagaimana memorandum menjadi ruang diskursif untuk memperkuat supremasi hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah. Karya ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pemerhati hukum tata negara yang ingin memahami evolusi mekanisme pengawasan dalam demokrasi Indonesia.
| KP.XXVII 0111 | 348 SUS M | My Library (REGULASI 2) | Available |
No other version available