Image of Undang-undang republik Indonesia nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsialisasi undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia

Text

Undang-undang republik Indonesia nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsialisasi undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia

Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memuat dua instrumen hukum penting dalam penegakan keadilan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, memulihkan martabat korban, serta mendorong rekonsiliasi nasional melalui mekanisme yang adil dan transparan. Sementara itu, Undang-undang tentang Pengadilan HAM mengatur landasan hukum bagi penuntutan pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang upaya negara dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian berkelanjutan melalui pendekatan hukum dan kemanusiaan.

Availability
KP.XXVI 0034348 IND UMy Library (UNDANG-UNDANG 1)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
348 IND U
Publisher
Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.,
Collation
92 hlm; 21 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
348
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Politik
Undang-undang
Keamanan
HAM
komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment