Text
Pembahasan RUU APBN dan isu perbatasan DPR: Serkini Tentang Akses Untuk Informasi Dan Partisipasi Publik
Buku Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan DPR: Serkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik membahas keterkaitan antara proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan keterbukaan terhadap publik, khususnya dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) serta isu-isu perbatasan. Penulis menyoroti rendahnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran dan minimnya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan nasional dan daerah perbatasan. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan tata kelola pemerintahan, buku ini menelusuri sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijalankan oleh DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Selain itu, penulis mengidentifikasi hambatan struktural dan politik yang menghalangi keterbukaan informasi, termasuk birokrasi internal, kepentingan politik fraksi, dan lemahnya mekanisme komunikasi publik. Dengan refleksi kritis dan data empiris, karya ini menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem legislasi agar proses penyusunan APBN dan kebijakan strategis lainnya dapat lebih partisipatif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan.
KP.IV 0262 | 320 MUC P (INA.II ADI p) | My Library (POLITIK 4) | Available |
No other version available