Text

Hukum agraria dan hak-hak atas tanah

---

Buku ini mencakup pengartian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukum tanah; hukum dan politik agraria kolonial; penyusunan hukum agraria nasional hingga disahkannya UU Pokok-pokok Agraria; ruang lingkup dan hierarki hak penguasaan atas tanah. Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanahyang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.

---

Availability

KP.III.00069	KP.III. SAN h	My Library	Available
KP.III.00069-01	KP.III SAN h	My Library	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.III SAN h

Publisher

Jakarta : Prenada Media., 2006

Collation

xvi, 350 hal; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9793465859

Classification

KP.III

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Lingkungan
Hak atas tanah
Hukum tanah
Hukum agraria

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment