Text
Kertas posisi versi warga: tentang peraturan daerah provinsi DKI Jakarta no. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum3
Dokumen ini berisi kertas posisi masyarakat sipil terkait Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Analisis menyoroti dampak regulasi tersebut terhadap hak-hak warga, khususnya kelompok miskin kota, pekerja informal, dan komunitas marjinal yang kerap terdampak praktik penertiban. Penulis menilai bahwa perda ini lebih menekankan pendekatan represif dibandingkan solusi berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan menyajikan kritik, testimoni warga, serta rekomendasi kebijakan, dokumen ini mendorong revisi regulasi agar lebih humanis, partisipatif, dan sejalan dengan prinsip konstitusi serta HAM internasional.
KP.III 0021 | 341 WID K | My Library (HUKUM 1) | Available |
No other version available