Text

Jika ulama mengkaji aborsi, antara Muhammadiyah dan NU

---

Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan amanat dari UU No 36/2009 tentang Kesehatan sebenarnya mengatur bagaimana agar perempuan mendapat layanan kesehatan sehingga bisa hidup sehat, melahirkan generasi sehat dan bermutu, serta mengurangi angka kematian ibu. Ini dapat dilihat dari konstruksinya, PP ini terdiri dari 8 bab dan 52 pasal. Pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk pelayanan kesehatan reproduksi sedini mungkin, yakni sejak remaja. Pelayanan itu diberikan lewat layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa pra-kehamilan, selama kehamilan, persalinan, pasca melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual dan kesehatan sistem reproduksi. Sayangnya, dalam PP tersebut terdapat 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Klausul tersebut terdapat pada Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas 2 alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak Hari Pertama Haid Terkahir (HPHT).

---

Availability

KP.IX.000020

KP.IX IKH j

My Library

Available

Detail Information

Series Title

Seri Laporan No. 152

Call Number

KP.IX IKH j

Publisher

Yogyakarta, Bulaksumur : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM., 2005

Collation

xix, 176p. : ill. ; 21cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

979-3969-15-6

Classification

KP.IX

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Pertama, 2005

Subject(s)

Aborsi
Agama
Ulama

Specific Detail Info

Rak Kayu Kaca

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment