Text
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit: Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan
Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Untuk itu setiap negara mempunyai
kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluar wilayah
negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain maka penetapan tersebut
harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian,
misalnya dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilyah laut antara NKRI dengan
negara lain yang selama ini tertuang dalam bentuk MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut.
Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit,
merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan
untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul
disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan
kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS
dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik
Federal Jerman.
Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah
Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor
keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas
advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.
KP XXI 0055 | 320 Dar M | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available