Text
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit: Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia
Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia Terdapat terdapat pula korelasi yang positif antara mekanisme pengadilan, baik yang dibentuk olehkomunitas internasional maupun oleh suatu otoritasnasional, yang menguatkan penurunan angkakekerasan massif tersebut. Artinya ada suatuhubungan mutualis antara keamanan denganmekanisme akuntabilitas. Relasi lainnya adalahpelanggaran berat HAM yang terjadi di berbagai tempat tersebut umumnya dilakukan (melibatkan)para aktor utama keamanan (core security actors),sehingga mereformasi institusi sektor keamanan tidakbisa mengabaikan agenda pertanggungjawaban atasapa yang terjadi di masa lampau yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkanuntuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan moduldisusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agendadan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan
Tool
ini merupakan kerjasama antara IDSPSdengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah RepublikFederal Jerman.Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah
Toolkit
ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektorkeamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitasadvokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.
KP XXI 0046 | 320 Fer H | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available