Text
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit: Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah
Desentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan daerah yang menghasilkan otonomi daerah, sebagai
bagian dari reformasi sistem pemerintahan telah berjalan selama sepuluh tahun. Pada saat bersamaan
Reformasi keamanan dan pertahanan negara, yang dikelola secara sentralistik, sebagai bagian urusan
pemerintah (pusat) juga sedang berjalan. Persinggungan antara dua proses tersebut terletak
pada peran, fungsi dan kewenangan, proses reformasi dari instansi pertahanan dan keamanan yang ada di daerah sebagai bagian dari instansi vertikal yang ditempatkan di daerah, yang acapkali tidak berjalan
searah dengan tujuan reformasi sektor keamanan yang digariskan secara nasional.
Oleh karenanya, penting bagi masyarakat sipil untuk ikut memantau dan mendorong agar proses dan tujuan
reformasi keamanan, yang diharapkan memberikan sumbangan positif bagi pemajuan demokrasi dan
pemenuhan HAM, yang diagendakan secara nasional dapat terwujud.
KP XXI 0045 | 320 Kar D | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available