Text
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit: Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar
Reformasi Sektor Keamanan (RSK) atau Security Sector Reform (SSR) merupakan sebuah konsep untuk
mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara sejalan dengan prinsip demokrasi,
profesionalisme dan penegakan HAM. Bahkan, RSK juga dapat dikaitkan sebagai bagian dari tren
internasional dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan insani (human security) setiap
manusia.
Konsep ini pertama kali muncul pada awal 1990-an di Eropa Timur. RSK dilaksanakan ketika sector
keamanan di sebuah negara mengalami disfungsi dan kehilangan kemampuan untuk memberikan
keamanan pada negara dan warga negaranya secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsp
demokratis.
Terkait dengan definisi, hingga hari ini belum ada kesepakatan bersama diantara masyarakat
internasional dalam mendefinisikan pengertian RSK. Dalam kebutuhan menjelaskan definsi RSK,
tulisan ini akan mengambiltiga contoh definisi yang masing-masing diberikan oleh Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB), UK Governmentâs Global Conflict Prevention Pool (GCPP) dan
The Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentâDevelopment Assistance Committee (OECDDAC).
Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit,
merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan
untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul
disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan
kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS
dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik
Federal Jerman.
Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah
Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor
keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas
advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.
KP XXI 0039 | 320 Bha R | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available