Text
Hak Asasi Manusia di Papua 2017: Laporan Kelima dari Koalisi Interasional untuk Papua (ICP) yang Meliputi Kejadian Sepanjang Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016
Tahun 2015 dan 2016 ditandai dengan memburuknya kondisi ini secara signifikan situasi hak asasi manusia di Papua Barat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan oleh pembela hak asasi manusia setempat menggambarkan menyusutnya demokrasi yang mengkhawatirkan ruang angkasa. Meski Presiden Indonesia Joko Widodo mendorong perekonomian pembangunan dan memberikan grasi kepada lima tahanan politik jangka panjang, yaitu
polisi dengan tegas membatasi aktivitas politik pembangkang yang paling damai sekalipun.
Masyarakat adat Papua, khususnya perempuan, masih mempunyai risiko tinggi terkena penyakit ini
menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sikap rasis terhadap Barat Masyarakat Papua di kalangan polisi dan militer, kurangnya perlindungan hukum, kurangnya penegakan hukum yang baik, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan koruptif praktik-praktik di kalangan pejabat pemerintah berkontribusi terhadap impunitas
pasukan keamanan.
KP XIV 0019 | 341.48 IND H | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available