Text

Majalah Parlementaria: Freeport Harus Patuhi Undang-Undang

---

Proses perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan izin kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus hingga kini belum menemui titik terang. freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut dan perusahaan ini mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, dengan demikian tenggat waktu akan berakhir pada pertengahan juni mendatang.

---

Availability

KP XVIII 00204	050 Ind P	Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan)	Available
KP XVIII 00109	Ind M	Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan)	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

050 Ind P

Publisher

Jakarta Indonesia : majalah parlementaria., 2017

Collation

79 hlm; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

1979-5912

Classification

050

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

147 TH.XLVII 2017

Subject(s)

Freeport
Pelanggaran freeport
pemberantasan teorisme
satuan wilayah produksi pertanian

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment