Image of Pengadilan HAM Ad HOC dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dialog Aantara Pemerintah R.I dan Norwegia Mengenai HAM

Text

Pengadilan HAM Ad HOC dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dialog Aantara Pemerintah R.I dan Norwegia Mengenai HAM

Dalam sejarah di Indonesia, pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat telah dilakukan untuk pertama kalinya setelah dikeluarkanya UU No. 26 Tahun 2000, 28 Nopember 2000. pembentukan pengadilan tersebut hakekatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan adanya resolusi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) Yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengadili para pelanggar HAM berat yang terjadi setelah berakhirnya jajak pendapat di Timtim yang diselenggarakan dibawah pengawasan PBB

Availability
KP III 0093Sur PPerpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan komnas Perempuan)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
Sur P
Publisher
Jakarta Indonesia : Mahkamah Agung.,
Collation
40 hlm; 30,5 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
4-5 Mei 2004
Subject(s)
Hukum HAM Internasional
Hukum HAM Nasional
dialog antar pemerintah norwegia HAM
HAM Ad Hoc
HAM Trisakti
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment