Text

Soeara Rakjat: 4 Tahun Putusan MK 35 Kriminalisasi Masyarakat Adat Terus Berlanjut

---

Pemerintah terkesan mengabaikan perlindungan hak-hak
masyarakat adat. Menyusul semakin maraknya kasus
perampasan tanah ulayat yang berujung kekerasan dan
kriminalisasi. Dan konflik tersebut berdampak pada
pelanggaran HAM. Konflik-konflik lahan dan kekayaan
sumber daya alam antara masyarakat adat dengan korporasi
maupun pemerintah jika kita lihat terus terjadi misalnya
terhadap masyarakat adat di Seko, masyarakat adat di
Tobasa, masyarakat adat Dayak Meratus dll. Bahkan tak
jarang menimbulkan konflik horizontal. Seolah kasus-kasus
sengketa lahan hutan adat dan sumber kekayaan alam lainnya
lamban untuk diselesaikan oleh Pemerintah. Begitu
kompleksnya persoalan masyarakat adat menjadi peer besar
bagi pemerintahan saat ini. Kalau tidak sekarang
diselesaikan kita pesimis dipemerintahan selanjutnya
perubahan besar akan terjadi pada masyarakat adat. Jokowi
sebagai pemimpin rakyat dan yang dipilih oleh sebagian
besar masyarakat adat harus benar-benar mengambil
tindakan untuk menyelesaikannya.

---

Availability

KP XVIII 0070	050 Ind S	Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan)	Available
KP XVIII 0071	050 Ind S	Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan)	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

050 Ind S

Publisher

Tanjung Sari, Medan : Bakumsu., 2017

Collation

24 hlm; 30,5 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

050

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Soerak- Edisi 45/Juli/XIV/2017

Subject(s)

Masyarakat adat
Kriminalisasi
Urgensi Bhinneka Tunggal Ika
Resensi Buku
Tindakan represif
Koalisi masyarakat sipil

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment