Text
Jurnal Perempuan Vol. 22 No. 1 Februari 2017: Perempuan dan Kebijakan Publik
Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subyek kebijakan
KP XVIII 0035 | 050 Ind P | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available