Text

Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi

---

Dalam konteks masih banyaknya warga negara yang sulit untuk memperoleh hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Konstitusi di dalam pasal-pasal Hak Asasi Manusia, maka gagasan pengaduan konstitusional sebagai hak warga negara untuk mendapatkan keadikan hakiki, menemukan relevansi dan urgensinya terkait konsep negara hukum. Pengaduan konstitusional merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara sebagai subjek HAM dan MKRI sudah saatnya diberi kewenangan penuh untuk menangani pengaduan konstitusional sebagaimana telah dilaksanakan di negara-negara lain. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Amandemen UUD 1945, Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan atau Mengajukan Judicial Review terhadap kasus-kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tidak ada UU yang mengaturnya atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap hak konstitusional seseorang.

---

Availability

KP 340/ KP III.00020

KP 340

Perpustakaan Komnas Perempuan

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP III RAT m

Publisher

Jakarta Indonesia : [Komnas Perempuan]., 2013

Collation

39 hlm; 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

KP III

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Mahkamah Konstitusi
Komnas perempuan
hak konstitusional perempuan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment