Text
Kebijakan perlindungan perempuan dalam penanggulangan bencana
pemenuhan hak perempuan dalam situasi bencana yang ada di Indonesia. Tindak penindasan lebih terlihat ketika sumber daya terbatas pada situasi bencana, khususnya di negara berkembang atau daerah konflik. Hal ini menjadi penting meningat Indonesia juga menjadi salah satu dengan potensi bencana alam paling banyak, dan disisi lain budaya patriarki yang telah mengakar sejak dulu masih menyisakan tindak diskriminasi bagi perempuan sehingga berimbas pada aspek-aspek pemenuhan hak-hak kelompok
perempuan dalam situasi darurat seperti bencana. Kurangnya data pilah antara jumlah korban laki-laki dan perempuan dalam database remsi dan juga masih minimnya pelibatan partisipasi kelompok perempuan dalam mengambil keputusan semakin memperlemah upaya pemenuhan hak perempuan dalam situasi bencana alam. Maka sebagai bagian dari penyambung suara kelompok marginal, pekerja sosial memiliki peran yang sangat dibutuhkan agar penyelesaian tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan kelompok perempuan baik yang sudah tersuarakan maupun yang belum sehingga setiap kebutuhan dan pemenuhan hak perempuan korban bencana. Penelitian ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap
dominasi kelompok laki-laki, tetapi jalan advokasi untuk jaminan hidup yang aman dan nyaman bagi seluruh kelompok masyarakat. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka yaitu buku dan jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa program penanggulangan bencana masih belum mengintegrasikan gender sebagai bagian komponen dari penyelenggaraan program
penanggulangan bencana, sehingga hak-hak kelompok rentan seperti kelompok perempuan masih
KP.III.000185 | KP.III.IND K | My Library | Available |
No other version available