Text
Penalaran Publik, Demokrasi, dan Kesejahteraan: Menelisik Pemikiran Amartya Sen
Kertas kerja ini bertujuan untuk melihat bagaimana Indonesia sebagai negara mengalami ambivalensi dalam menerapkan kebijakannya, terutama dalam hal pembangunan dan ekonomi. Di satu sisi negara terikat kontrak dengan warga untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perumahan dan jaminan sosial namun, di sisi lain terikat kontrak juga dengan institusi keuangan maupun perdagangan internasional, seperti berbagai perusahaan multinasional. Ketidakmampuan merumuskan apa yang ingin dituju dan dicapai dalam hal penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian nasional bisa dilacak pada rezim-rezim sebelumnya, serta dilacak pada model berpikir seperti apa yang dominan dalam perumusan kebijakan, melalui para teknokrat yang menjadi tulang-punggung perumusan dan pelakasaan kebijakan ekonomi. Namun, di sisi lain tuntutan untuk mencari solusi alternatif di luar kesepakatan kontrak dengan lembaga keuangan dan perdagangan global juga bermunculan. Tawaran pikiran alternatif tidak sedikit menyeruak di antara himpitan gegap-gempita diskursus ekonomi-politik neoliberal, namun belum mampu memathkan diskursus dominan, padahal di sejumlah negara seperti di Amerika Latin, terbukti ampuh untuk meredam gempuran pemiskinan massal sebagai hasil dari resep palliative economy a la IMF dan World Bank. Sebelum masuk pada analisa atas kebijakan ekonomi-politik yang dijalankan pemerintahan-pemerintahan di Indonesia, perlu untuk melihat pada perdebatan teoritis mengenai demokrasi dan perekonomian, baik dalam tinjauan politik maupun filosofis, dari paradigma liberal dan libertarian serta komunitarian, serta berbagai pemikiran yang mengembangkan teori experience-based economics ataupun new-economic development.
KP XXI.000223 | KP XXI SUN p | My Library | Available |
No other version available