Text

Belajar dari 10 propinsi : upaya pencapaian MDGs melalui inisiatif multi pihak di indonesia

---

Salah satu prasyarat kunci bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals MDGs) adalah penerapan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik, yang antara lain mencakup partisipasi masyarakat luas, transparansi dan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip penting lainnya dalam hal ini adalah adanya visi ke depan yang jelas mengarah kepada ketercapaian MDGs karena tujuan-tujuan ini tidak akan dapat dicapai hanya dengan tindakan-tindakan yang bersifat jangka pendek. Walaupun upaya-upaya menuju pencapaian MDGs tidak harus menunggu terwujudnya prinsipprinsip ini, namun sulit membayangkan bahwa MDGs dapat dicapai tanpa diiringi oleh penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik tersebut. Selanjutnya, karena Indonesia sudah menerapkan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, maka peran pemerintah daerah dalam pencapaian MDGs menjadi semakin krusial. Di samping itu, MDGs juga tidak akan dapat tercapai jika semua upaya hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat luas. Dengan pertimbangan di atas, Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) mendukung kegiatan penyusunan dan penerapan Kartu Penilaian sebagai instrument monitoring masyarakat terhadap pencapaian MDGs di daerah yang digagas oleh Kantor Duta Besar Khusus MDGs di Asia Pacific bersama United Nations Millenium Campaign (UNMC) dan dilaksanakan oleh ACE (Association for Community Empowering), JARI dan KAPAL Perempuan di 10 Propinsi di Indonesia. Rancangan Kartu Penilaian dilakukan oleh Urban and Regional Development Institute (URDI) yang mengadaptasi Citizen Report Card yang pernah dikembangkan oleh TUGI (The Urban Governance Initiative) dari UNDP (United Nations for Development Programme). Pelaksanaannya juga tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah daerah terkait serta anggota masyarakat sipil setempat yang sebagian kemudian membentuk Forum MDGs di propinsi terkait. Buku ini merupakan hasil pembelajaran dari kegiatan di atas. Kemitraan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam kegiatan ini dan berharap bahwa kegiatan yang penting ini dapat berlanjut karena manfaat Kartu Penilaian akan semakin meningkat jika diterapkan secara berkala dan konsisten dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, kita semua dapat berharap bahwa baik MDGs maupun tata-pemerintahan yang baik dapat terwujud di Tanah Air tercinta ini. Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan

---

Availability

KP.XXV.00029

KP.XXV.SIK b

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.XXV SIK b

Publisher

Jakarta : Kemitraan partnership., 2008

Collation

83 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

KP.XXV

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Organisasi internasional
Organisasi --indonesia

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment