Perpustakaan Komnas Perempuan

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Text

Indeks persepsi negara hukum indonesia 2012

Rikardo simarmarta - Personal Name;

Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa-masa awal Era Reformasi untuk mengimplementasikan semangat reformasi, adalah memunculkan kembali terminologi “Negara Hukum” dalam UUD 1945. Sebagai lembaga tertinggi negara pada masa itu, MPR melakukan langkah tersebut dengan maksud menjadikan hukum sebagai rujukan tertinggi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Meskipun langkah memunculkan kembali istilah “Negara Hukum” telah membuat konstitusi Indonesia menjadi eksplisit menganut konsep negara hukum, namun realitas hukum di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir justru menunjukan situasi yang berbeda. Situasi berbeda, yang tidak menunjukan Indonesia sebagai negara hukum, adalah adanya pelbagai kasus korupsi, pelanggaran HAM, mafia peradilan, dan kerusakan lingkungan. Laporan riset kuantitatif sejumlah lembaga independen dan komisi negara berikut ini dapat dijadikan rujukan untuk mendapatkan gambaran pelbagai masalah hukum tersebut.

Sudah banyak publikasi yang memotret perjalanan ide Negara Hukum In-donesia, baik yang dilakukan peneliti luar maupun dalam negeri. Meskipun demikian perlu diberi catatan: bahwa publikasi-publikasi tersebut lebih berfokus pada tataran ide. Berangkat dari kebutuhan itu tentu saja diperlukan sebuah riset dan publikasi baik menampilkan aspek empirik mengenai Negara Hukum Indonesia.

Melalui laporan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 ini, Indonesian Legal Roundtable (ILR) berharap dapat menyajikan gambaran dan analisis yang bermutu mengenai persepsi, norma, dan implementa-si Negara Hukum di Indonesia sepanjang tahun 2012.

Pendek kata laporan ini bermak-sud dapat menjembatani jurang lebar antara ide dan praktik negara hukum Indone-sia. Pada akhirnya gam-baran dan analisis tersebut diharapkan dapat dipakai banyak pihak untuk keperluan mendorong perwujudan ide dan norma Negara Hukum di Indonesia.


Availability
KP.III.000103KP,III. SIM iMy LibraryAvailable
KP.III.000103-01KP.III SIM iMy LibraryAvailable
Detail Information
Series Title
-
Call Number
KP.III SIM i
Publisher
Jakarta Selatan : Indonesian legal roundtable., 2013
Collation
viii, 118 hlm. : ilus. ; 21 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-95766-3-4
Classification
KP.III
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum--Indonesia
negara hukum
indeks
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan Komnas Perempuan
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Perpustakaan Komnas Perempuan adalah tempat berkumpulnya bahan pustaka mengenai Jender, Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan dan informasi lain.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search