Text

Menata ulang sistem peraturan perundangundangan indonesia : jejak langkah dan pemikiran hukum hakim konstitusi prof H.A.S. Natabaya S.H., LL. M

---

Dalam perjalanan sejarah konsitusidan perundang-undangan Indonesia, gagasan Moh, Yamin tidaklah gagal sepenuhnya karena MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman pada saat berlakunya Konstitusi Repubik Indonesia Serikat diberi wewenang membatalkan (menguji) peraturan perundamg-undangan negara/daerah bagian kalau ternyata bertentangan dengan konstitusi. Bentuk negara yang ditetapkan dalam UUDS 1950 adalah negara kesatuan sehingga kewenangan MA meguji peraturan perundangan-undangan tingkat negara/daerah bagian terhadap konstitusi sebagaimana ditentukan dalam KRIS 1949 dihilangkan dalam UUDS 1950.

---

Availability

KP.III.00028

KP.III IND m

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP,III IND m

Publisher

Jakarta : Mahkamah Konstitusi., 2008

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

KP.III

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Undang-undang
Mahkamah Konstitusi
UUD

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment