Text

Membangun Format Baru Otonomi Daerah

---

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Harus diakui bahwa kebijakn otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 adalh langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", seolah-olah oleh partai-partai , DPRD dan pemerintah daerah berfungsi sebagai mana mestinya. Juga seolah-olahpara elit politik lokal jujur, bertanggung jawab da peduli terhadap nasib rakyat. Di dalam realitasnya harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan . Yang tumbuh subur adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan persengkongkolan politik dalam rangka kepentingan pribadi dan kelompok para elite politik di daerah

---

Availability

KP.XXI.000235

KP XXI.HAR m

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP XXI HAR m

Publisher

Jakarta : Lipi Press., 2006

Collation

ix, 240p. ; 21 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9793673478

Classification

KP XXI

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Otonomi daerah
Desentralisasi--Otonomi daerah

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment