Text

Kesehatan Reproduksi Perempuan Pengungsi : pemenuhan kewajiban pemerintah

---

Di lokasi pengungsian, meningkatnya jumlah kasus kesehatan reproduksi yang sebagian besar melibatkan perempuan selayaknya 'dicurigai'. Aspek kebijakan (program) dan implementasi perlu perhatian khusus. Negara sbagaimana pemegang mandat--sebagaimana tercantum dalam pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM adalah pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia dan pengabdian terhadapnya adalah pelanggaran HAM. Mengkaji Kespro perempuan menurut perempuan sebagaimana sebagian besar informan terpilih dalam penelitian ini, pada ruang terbatas seperti di pengungsian menjadi salah satu perspektif yang di tawarkan penelitian ini.

---

Availability

KP.IX.000189

KP.IX SUM k

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.IX SUM k

Publisher

Jakarta, Indonesia : Komnas HAM., 2007

Collation

x, 106 hlm. : ilus.; 24 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-26-1428-2

Classification

KP,IX

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Kesehatan reproduksi
Pengungsi perempuan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment