Text

Hak Cuti Hamil dan Melahirkan bagi Pekerja Perempuan Sebuah Kajian Hukum International dan Nasional

---

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU No. 13/2003 jo. 1320 ayat (4) dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengusaha yang akan mengatur/memperjanjikan hak cuti hamil dan cuti melahirkan, baik dalam perjanjian kerja (“PK”) dan/atau dalam peraturan perusahaan (“PP”) atau perjanjian kerja bersama (“PKB”), tidak boleh mengatur/memperjanjikan kurang (menyimpang) dari ketentuan normatif yang sudah menjadi hak pekerja/buruh.
Sebaliknya, jika terdapat peraturan yang menyimpang mengenai hal tersebut dalam PK atau PP atau PKB, maka klausul (yang menyimpang) tersebut batal demi hukum - null and void, van rechtswege. Karena secara umum, syarat sahnya pengaturan atau perjanjian, - antara lain - tidak boleh melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Sehingga, dalam kaitan dengan hak cuti hamil dan melahirkan tersebut, pengusaha/para pihak hanya dapat mengatur/memperjanjikan (misalnya) pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender.

---

Availability

KP.IX.000144

KP.IX TAN h

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.IX TAN h

Publisher

Yogyakarta : Rumpun Tjoet Njak Dien., 2010

Collation

vi, 115p. ; 21cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-97611-0-8

Classification

KP.IX

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Pertama, Juli 2010

Subject(s)

Hak Pekerja Perempuan
Hak Kesehatan Perempuan
Hak Cuti Hamil

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment