Text

Perspektif gender dalam peradilan : beberapa kasus

---

Pemisahan ruang publik dari ruang privat juga diperkokoh oleh pembentukan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hal –hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, struktur pemerintahan, kekuasaan dan kewajiban para pejabat Negara, dan relasi antara warga Negara dengan Negara. Karena itu yang dikategorikan sebagai hukum publik adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, atau pun Hukum Pidana. Secara Khusus Hukum Pidana mengatur jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan yang kemungkinan dilakukan oleh lembaga sosial dan individu terhadap Negara, komunitas, individu dan ketertiban umum. Sementara hukum privat misalnya Hukum Perdata –mengatur keberadaan dan relasi-relasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga sosial dan individu-individu non politis.

---

Availability

KP.II.000401	KP.II SAV p	My Library	Available
KP.II.000401-01	KP.II SAV p	My Library	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.II SAV p

Publisher

Jakarta : Kelompok Kerja Convention Watch Universitas Indonesia., 2006

Collation

vii, 77p. ;21 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9791511209

Classification

KP.II

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Gender
Peradilan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment