Text

Akuntabilitas, Pendanaan dan Otonomi Daerah

---

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan

---

Availability

KP XXI.000248	KP XXI NUR a	My Library	Available
KP XXI.000248-01	KP XXI NUR a	My Library	Available

Detail Information

Series Title

Seri dokumen proses penyusunan RAN-PKTP

Call Number

KP XXI NUR a

Publisher

Jakarta : Kemitraan Negara dan Masyarakat., 2000

Collation

ix, 55p.; 20 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

97994960309

Classification

KP XXI

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Kekerasan terhadap perempuan
Akuntabilitas (hukum)
Penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment