Text

Hak asasi manusia : Penyelenggaraan negara yang baik dan masyarakat warga

---

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran HAM biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadakannya HAM warga negaranya atau warga negara lain. Negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM (gross vilence of human rights) jika:
1) Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau
2) Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melalui aparat-aparatnya tindakan kejahatan internasional (international crimes) atau kejahatan serius (seriouse crimes) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan/atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.
Negara juga merupakan international person yang menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai HAM, baik yang berupa konvensi, kovenan, statuta, atau bentuk perjanjian lainnya, beserta segala wewenang dan tanggungjawab yang melekat padanya sebagai negara pihak dari perjanjian tersebut.

---

Availability

KP.1.000204

KP.1 GAU p

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.1 GAU p

Publisher

Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia., 2000

Collation

ix, 178 hal. ; 22.5 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9799555221

Classification

KP.1

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hak asasi manusia
Masyarakat sipil
Good governance

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment