Text

Peraturan pelaksanaan undang-undang perbendaharaan negara

---

Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangn negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proposionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.rnPengelolaan Piutang Negera/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi,maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. rnSelanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah.

---

Availability

B201902272

HK 348.598 KAR p

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

HK 348.598 KAR p

Publisher

Jakarta : Cipta Jaya., 2005

Collation

ix, 438 hlm. : 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

348.598

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Undang-Undang

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment