Image of Teropong : politik hukum dalam rangka unifikasi pengadilan pada masa pasca-kolonial

Text

Teropong : politik hukum dalam rangka unifikasi pengadilan pada masa pasca-kolonial

Pergantian tahun baru 2002 ini diharapkan dapat membawa babak baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakkan hukum di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) memasuki babak baru dengan disetujuinya hakim ad hoc oleh Presiden Megawati yang akan memeriksa dan memutus perkara HAM.

Availability
BK01703PerpusKPINA.0.50 FHUI tMy LibraryAvailable
BK01704PerpusKPINA.0.50 FHUI tMy LibraryAvailable
Detail Information
Series Title
Teropong : Media Hukum dan Peradilan
Call Number
INA.0.50 FHUI t
Publisher
Jakarta : Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia.,
Collation
54p. : ill. ; 24cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
1412-7288
Classification
INA 0.50
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Edisi IV, Februari-Maret 2002
Subject(s)
Korupsi
Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment