Text

Pokok-pokok hukum tata negara

---

Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas dan kekuasaan tampak dalam kajian akademis merupakan bahasan dari Hukum Tata Negara. Seluruh aktivitas politik berikut institusi yang menaunginya ditata berdasarkan kemungkinannya untuk sampai pada tujuan semula negara didirikan. Namun bagaimanapun juga, dalam proses penataan tersebut (aturan kelembagaan dan alat perlengkapan lainnya) mesti
terstimulasi oleh kepentingan-kepentingan politik seperti misi kelompok tertentu atas dasar primordialisme agama, etnis atau ras tertentu ataupun bahkan kelompok politik (partai politik) yang hendak merebut posisi strategis negara.
Maka, dapat kita lihat sejarah perubahan sistem tata negara (pemerintahan) Indonesia bergantung situasi politik yang melatarinya, walaupun dalam posisi tertentu telah ditetapkan di awal, seperti landasan ideologis bangsa yang mengokohkan Pancasila sebagai sistem nilai kebangsaan Negara Indonesia, bentuk negara sebagai xiii Negara Kesatuan Republik, sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Juga soal posisi kedaulatan dalam konsepsi kenegaraan yang diletakkan pada rakyat, yakni kelanjutan Pasal ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang” penegasan ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai entitas utama negara memiliki posisi etis tertinggi
negara. Namun konteks pengaturan tersebut tidak berjalan asal berdaulat namun semua mekanisme kenegaraan diatur berdasar atas hukum, bukan otoritas kekuasaan tertentu, yakni ayat (3) pada Pasal 1 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini turut menegaskan posisi republik ini sebagai negara yang diatur berdasar hukum sebagai konsensus publik bukan negara yang diatur oleh kuasa (otoritas) kelompok tertentu

---

Availability

KP.III.000131

KP.III TUT p

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.III TUT p

Publisher

Jakarta : Prestasi Pustaka., 2005

Collation

xii, 306p. ; 21cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9792410295

Classification

KP.III

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum
Hukum tata negara
Tata negara

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment