Text

Transparancy & silence sebuah survei undang undang akses informasi dan prakteknya di 14 negara

---

Sejalan dengan semangat reformasi dan keterbukaan informasi, kelompok masyarakat sipil berpartisipasi mendukung akses informasi publik . Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mengakses informasi. Lebih khusus, kehadiran undang-undang ini menunjukkan pemenuhan hak atas informasi untuk membela hak asasi manusia, mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta advokasi. Undang-undang ini mengamanatkan 2 tahun persiapan bagi badan publik untuk menyediakan perangkat di internal dalam kepatuhannya terhadap informasi publik. Pembentukan mekanisme internal pada badan public ini dapat dianggap sebagai perangkat hukum untuk menyediakan akses informasi berdasarkan undang-undang dan akan disampaikan kepada publik. Selain itu, hukum acara yang diatur dalam Pasal UU KIP juga harus terkait dengan mekanisme / struktur internal yang telah dikembangkan di badan publik .

---

Availability

KP.III.000144	KP.III IND t	My Library	Available
KP.III.0001440-01	KP.III.IND t	My Library	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.III IND t

Publisher

Jakarta : Tempo dan yayasan Media., 2008

Collation

xxxii, 186p. ; 21cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9789799065322

Classification

KP.III

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Undang-undang
transparency
akses informasi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment