Text
Mandatory, Politik Kesejahteraan di Tanah Republik, Volume 10, Nomor 2, 2013
Mandatory: Politik Kesejahteraan di Tanah Republik Volume 10, Nomor 2 Tahun 2013, secara kritis membedah realitas dan tantangan pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi di tengah transisi politik Indonesia. Diskursus ini menyoroti diskrepansi antara mandat konstitusi mengenai kesejahteraan rakyat dengan implementasi kebijakan yang sering kali masih terjebak dalam logika neoliberal dan klientelisme politik. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik dan keadilan sosial, volume ini mengevaluasi berbagai skema jaminan sosial, akses terhadap sumber daya publik, serta peran negara dalam memitigasi ketimpangan yang semakin lebar. Analisis ini menyimpulkan bahwa penguatan politik kesejahteraan memerlukan reorientasi kebijakan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek elektoral, guna mewujudkan tatanan republik yang inklusif dan berkeadilan sesuai cita-cita kemerdekaan.
| KP.XL 0282 | 050 GUS M | My Library (JURNAL UMUM 3) | Available |
No other version available