Text
Legislasi Indonesia: Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang
Buku ini menganalisis secara kritis kedudukan dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem bikameralisme di Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Penulis membedah dinamika hubungan wewenang antara DPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta tantangan legislasi yang muncul akibat keterbatasan kewenangan DPD menurut UUD 1945 pasca-Amandemen. Fokus utama pembahasan mencakup penguatan fungsi legislasi DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta upaya reformasi hukum untuk mengoptimalkan peran DPD agar tidak sekadar menjadi lembaga pelengkap. Dengan pendekatan yuridis-empiris, karya ini menawarkan perspektif strategis mengenai penataan ulang sistem legislasi nasional demi menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih efektif dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
| KP.XL 0212 | 050 MAR L | My Library (JURNAL UMUM 2) | Available |
No other version available