Text
Legislasi Indonesia: Keberadaan Mahkamah Konstitusi 2009: Vol. 6 No. 3 September 2009
Artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 6 Nomor 3 (2009) ini menganalisis eksistensi dan peran strategis Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia setelah enam tahun berdiri pasca-perubahan UUD 1945. Kajian ini membedah bagaimana MK menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) dan pelindung hak asasi manusia melalui kewenangan pengujian undang-undang. Penulis menyoroti dinamika hubungan antara MK dengan lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif, khususnya dalam konteks putusan-putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang sering kali memicu perdebatan mengenai batas-batas kewenangan yudisial (judicial activism vs judicial restraint). Edisi ini menyimpulkan bahwa keberadaan MK telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi hukum di Indonesia, namun diperlukan sinkronisasi yang lebih baik dalam tindak lanjut putusan MK oleh pembuat undang-undang agar kepastian hukum dan supremasi konstitusi dapat terwujud secara optimal di tingkat implementasi.
| KP.XL 0207 | 050 MAT L | My Library (JURNAL UMUM 2) | Available |
No other version available