Text

Ringkasan Eksekutif: Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka NKRI

---

Buku ini menganalisis urgensi proporsionalitas dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah sebagai upaya memperkuat integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menyoroti bahwa efektivitas otonomi daerah sangat bergantung pada keseimbangan distribusi wewenang yang tidak hanya berfokus pada pelimpahan kekuasaan, tetapi juga pada sinkronisasi kebijakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Temuan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan urusan sering kali memicu tumpang tindih regulasi dan inefisiensi birokrasi, sehingga diperlukan standarisasi pelayanan publik dan pembagian urusan yang berbasis pada prinsip akuntabilitas, eksternalitas, dan efisiensi. Sebagai simpulan, proporsionalitas pembagian urusan pemerintah merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing.

---

Availability

KP.XXVII 0199	348 SUP R	My Library (REGULASI 3)	Available
KP.XXVII 0200	348 SUP R	My Library (REGULASI 3)	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

348 SUP R

Publisher

Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan., 2021

Collation

15 hlm; 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

348

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Pemerintah daerah
Rekomendasi kebijakan
Pemerintah Pusat
Regulasi
Pertahanan dan keamanan
Kesatuan bangsa

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment