Text
Ringkasan Eksekutif: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa
Dokumen ringkasan eksekutif yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 ini menyajikan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa terkait sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan sampul berlatar hijau dan merah yang menampilkan peta Indonesia, uang rupiah kertas dan koin, publikasi ini menegaskan keterkaitan erat antara keadilan fiskal dan kohesi nasional. Isinya mengkaji dinamika hubungan keuangan pusat-daerah pasca-otonomi, mengidentifikasi ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, persoalan dana transfer, dan tantangan implementasi desentralisasi yang belum sepenuhnya mewujudkan rasa keadilan. Dokumen ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk menyempurnakan kebijakan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta insentif fiskal berbasis kinerja guna mengurangi kesenjangan pembangunan dan memperkuat integrasi ekonomi nasional. Ditujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan otonomi daerah, ringkasan eksekutif ini menjadi rujukan untuk memastikan bahwa arsitektur perimbangan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen perekat kesatuan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.
| KP.XXVII 0188 | 348 SUH R | My Library (REGULASI 3) | Available |
| KP.XXVII 0189 | 348 SUH R | My Library (REGULASI 3) | Available |
No other version available