Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia Terdapat terdapat pula korelasi yang positif antara mekanisme pengadilan, baik yang dibentuk olehkomunitas internasional maupun ole…
Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Untuk itu setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluar wil…
Bagian ini merangkum informasi yang relevan dari berbagai instrument internasional hak asasi manusia, badan-badan regional seperti Pengadilan HAM InterAmerican dan Dewan Eropa, serta informasi pil…
Sejak terpisah resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kembali menjadi bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang …
Sejumlah besar Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/ CSO – Civil Society Organisation) (termasuk LSM, kelompok lobi, penekan, dan hak asasi manusia, partai politik, profesional, advokasi atau asosia…
Secara umum dapat dikatakan bahwa ada tiga jenis pendekatan pada reformasi sektor keamanan: yang pertama memusatkan perhatian pada institusi negara yang berwenang me…
Keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi perdamaian PBB merupakan kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana diamanatka…
Secara umum, vetting dapat diartikan ‘mengukur nilai integritas seseorang dalam memverifikasi kesesuaiannya untuk sebuah pekerjaan umum’. Integritas disini merujuk kepada kepatuhan seseorang …
The institution based waste water treatment program emphasises government roe and responsibility, primarily in planning, implementation, management and maintenance of the waste water network. the p…
Gender membicarakan perempuan dan laki-laki. Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial b…
Penulis Hairus Salim HS, adalah Pengurus Yayasan Tikar Seni Budaya Nusantara (Bandung) yang di antaranya menerbitkan majalah Gong (Yogyakarta) dan Deputi Director Yayasan LKiS, Yogyakarta Editor Sr…
Desentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan daerah yang menghasilkan otonomi daerah, sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan telah berjalan selama sepuluh tahun. Pada saat bersamaan Ref…
Masyarakat sipil memiliki peranan yang tidak bisa dikesampingkan dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia maupun di negara-negara lain yang melakukan reformasi sektor keamanan di era pasca Pe…
Sejak revolusi industri di Inggris (1819), organisasi kepolisian mengalami perkembangan dari perspektif “radikal” (state police) ke perspektif “liberal” (civilian police). Perkembangan itu…
Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. namun disadari bahwa keteribatan perempuan dalam proses pembangunan, seb…
Politik hukum, dikatakan sebagai suatu proses karena terkandung tahapan-tahapan dalam pembuatan dan pembangunan hukum. politik hukum berkaitan dengan produk karena tahapan tersebut akan melahirkan …
Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia …
Perda dan atau produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif oleh para pegiat politik dianggap sebagai semata-mata political symptoms dan artikulasi politik pencitraan untuk kepentingan elek…
Dalamm beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masapemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam…
Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dala…