Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi ke…
Dalam perjalanan untuk memperjuangkan pertanggungjawaban, kami sangat menyadari bahwa persoalan mengintegrasikan perspektif jender ke dalam advokasi keadilan transisi merupakan perdebatan yang masi…
Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikarenakan kasus ini telah mencakup daerah Nasional. Peran penegak hukum melalui pihak k…
Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah kejahatan terhadap anak-anak yang sangat serius. Pada lima tahun belakangan ini kasus-kasus Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia menin…
Perdagangan orang dan epidemi HIV, mewakili dua ancaman yang paling banyak mendesak di Asia Tenggara terkait dengan perlindungan manusia di wilayah ini, mengingat semakin meningkatnya jumlah peremp…
Tujuan penerbitan buku panduan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran HAM di pendidikan tinggi hukum khususnya meningkatkan kualitas metode pembelajaran dan penyediaan materi HAM secar…
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) berencana akan menyiapkan buku panduan atau buku pintar system keuangan desa. Karena kondisi kesiapan aparatur dan masya…
Fase mengajak, adalah tahapan memulai proses membangun persepsi tentang diri dan organisasi, yaitu bagaimana perempuan mendefinisikan dirinya dan mendefinisikan keberadaan organisasi. Organisasi te…
Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia harus diungkap dan dituntaskan penyelesaiannya. Tercatat dalam dokumentasi database Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), terdapa…
Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah adalah Syariat Islam secara kaffah ( menyeluruh/ sempurna ). Timbul pertanyaan mengapa harus ditambah kata-…
Creefing Criminalisation highlight that the regional regulation (at province, district and city levels) examined for this report do not fall in line with national laws, contravene the Indonesian Co…
Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usah…
International Women's Rights Action Watch (IWRAW) Asia Pacific contributes to the progressive interpretation and realisation of the human rights of women through the lens of CEDAW and other interna…
Sistem pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi dan partisipasi politik di suatu negara. Di Indonesia, perdebatan tentang sistem pemilu terbuka dan tertutup terus berlangsung. Artike…
buku ini ditulis berdasarkan laporan keenam organisasi(LRC-KJHAM,APM-Jambi,WCc Palembang,SPI Labuhan batu,SPEK HAM Solo,UPIPA Wonosobo),wawancara langsung dan dokumentasi untuk memotret dinamika,up…
This revised edition from the original 2004 version strengthens the widely recognized and highly valued Istanbul Protocol on the effective investigation into and documentation of torture and ill-tr…
Dalam berbagai situasi bencana, perempuan sering kali berada di garis depan sebagai pengasuh, pencari air, dan penyedia kebutuhan rumah tangga, tetapi akses mereka terhadap sum…
Dalam konteks Indonesia, praktik mengenai keadilan restoratif sebetulnya merupakan wujud dari hukum adat yang sudah mengakar kuat di lembaga-lembaga adat. Namun secara normatif, dimasukkan ke dalam…
Tinjauan berkala di tetapkan dalam sidang umum PBB pada maret 2006 melalui resolusi PBB pada maret 2006 melalui resolusi 60/251 dan merupakan siklus 4,5 tahunan . Tinjauan periodic pertama dilakuka…
Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik perempuan. Indonesia telah mengakui hak politik perempuan sejak diratifikasinya Konvensi tentan…