Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-16221-0-3

Collation

35 cm, 15 cm

Series Title

-

Call Number

362 irw T

Modul Pengantar Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Inklusi Sosial

Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah wujud dari kehadiran negara sebagai duty bearer of rights (pe…

Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil

Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil

Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma: Kertas Kerja

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional . Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat …

Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Hut Ke-77 Republik I…

Pidato presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, serta dalam rangka hut ke 77 proklamasi kemerdekaan RI mengangkat tema "pulih lebih cepat, bangkit …

Materi Bacaan Pelatihan Hak Asasi Manusia Mengenal Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sebagai makhluk yang namanya manusia. HAM tidak bisa dicabut, dikurangi, dibatasi, direbut atau dirampas dari diri seseorang ole…

Professional Training Series No.7 Training Manual On Human Rights Monitoring

This training manual component one of the package provider practical guidance principally for the conduct of human rights monitoring in united nations field operations, but it may also be useful to…

Memantau Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Tanggapa…

Rapat ini diselenggarakan oleh Badan Musyawarah (BAMUS) DPR-RI yang salah satu agendanya adalah untuk mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi tentang RUU Anti KDRT yang merupakan inisiatif DPR RI

RUU Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Demokrasi Pilu: Potre Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia 2009 di Luar …

Jaminan atas hak pilih setiap warga negara adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. salah satu tantangan terbesar bagi penyelenggara pemilu ada…

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI …

Negara RI Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan HAM. warga negara merupakan salah satu unsur…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbat…

Perseroan terbatas sebagai salah satu lembaga perekonomian sekaligus sebagai pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sak…

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana dalam mengungkap tindak pidana, dapat ditentukan dengan alat bukti yang ditangkap dan ditemukan dalam proses peradilan tersebut. salah satu bukti yang sah…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara RI adalah negara hukum. prinsip negara hukum menjamin, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keb…

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun…

Wacana dan peristilahan green constitution tidak dapat disangkal memang merupakan fenomena baru, baik didalam dunia praktek maupun dunia akademis, termasuk juga dikalangan para ahli hukum dan konst…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

UUD Negara RI Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan dalam rangka penegakan hukum kead…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan P…

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil d an makmur berdasarkan pancasila dan UUD RI tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pe…

Pokok-Pokok Usul Perubahan Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai konstitusi, UUD RI 1945 bukanlah suatu immortal constitution karena tidak menutup kemungkinan bagi upaya perubahan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Hal ini karena pada hak…

Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Putusan Nomor 25/PUU-…

Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi RI: Putusan Nomor 25/PUU-VII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusya…

Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dal…