Karya ini mengkaji Undang-Undang Adat Minangkabau melalui sudut pandang ulama sufi yang berperan penting dalam pembentukan nilai, norma, dan sistem hukum adat Minangkabau. Buku ini menyoroti prinsi…
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha migas nasional secara menyeluruh, mulai dari pengusahaan hulu hingga hilir, dengan tujuan menjami…
Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika mengatur pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum terkait narkotika dan psikotropika di Indonesia guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan serta …
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pereda…
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, teru…
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur ketentuan dasar mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. UU ini menetapkan prinsip kewarganegaraan berdasarkan asas …
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara, asas, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, peng…
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara komprehensif hubungan ketenagakerjaan di Indonesia dengan tujuan mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, serta terlindungi dalam lingk…
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 membentuk kerangka hukum nasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU)…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri melalui sistem yang lebih tertata dan terkoordinasi antara …
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja,…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara menyeluruh. UU ini menetapkan bahwa penempatan TKI m…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Buku karya Hadi Setia Tunggal ini menyajikan uraian lengkap mengenai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahan-perubahannya dan seluruh…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Publikasi “Undang-Undang Penanaman Modal” oleh JK-LPK menyajikan penjelasan komprehensif mengenai UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur prinsip, kebijakan, dan mekanisme penanaman modal di Indones…
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari ancama…
Himpunan peraturan ini memuat ketentuan hukum yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKI luar negeri) secara menyeluruh, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan tur…
Karya Rusdi Malik ini membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara komprehensif dengan menyoroti dasar filosofis, norma yuridis, serta implikasi sosial dari pengaturan perkaw…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud kedaulatan ra…