Reformasi kepolisian dan gender yang berikut ini berfokus pada pentingnya penguatan kemampuan kepolisian dalam memahami dan menangani kebutuhan keamanan yang berbeda dari seluruh penduduk (yang men…
tool ini ditunjukan pada personel yang bertanggung jawab aats reformasi peradilan didalam para pemerintah negara, organisasi dan lembaga internasional dan regional serta para donor. para anggota pa…
Reformasi sektor keamanan semakin diprioritaskan oleh banyak pemerintah, dan dalam agenda komunitas-komunitas pembangunan, perdamaian dan keamanan internasional. RSK membuka jendela kemungkinan unt…
Tool ini dirancang sebagai sumber daya bagi staf yang bertanggung jawab memprakarsai proses pembuatan kebijakan keamanan dilembaga eksekutif pemerintahan, termasuk staf yang bertanggung jawab meran…
As of 2008, 84.9% of single mothers aged between 13 and 19 had discontinued their schooling. while the constitution and the framework act on education guarantee the right to learn, the education of…
Tool ini berusaha menyoroti pentingnya pengawasan parlementer atas sektor keamanan dan manfaat yang diperoleh anggota parlemen dari pemasukan perspektif gender kedalam program kerja mereka.
Pembahasan mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan …
Violence against women (VAW) is not only a type of dicrimination but also a grave infringement of human rights. the UN and nations in the world deal with the eradication of VAW and the protection o…
Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dikaji ulang dikarenakan beberapa alasan. pertama, undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan…
Gagasan mewujudkan kesatuan bangsa sesungguhnya telah dikemukakan pada maksud asli sila persatuan indonesia dalam pancasila dan dituangkan pada praktik ketatanegaraan sejak pembentukan dan pelaksan…
Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam batas-batas kehidupan bersama yang ditentukan oleh hukum. hukum menjadi standar minimum yang harus dipenuhi agar tatanan ke…
Produk hukum daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan yang dibentuk oleh badan/penjabat tata usaha negara pada tingkat daerah, ji…
Buku saku ini disusun berdasarkan studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat.
Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam batas-batas kehidupan bersama yang ditentukan oleh hukum. hukum menjadi standar minimum yang harus dipenuhi agar tatanan ke…
Angka-angka konflik yang melibatkan perhutani sebagaimana dipaparkan dimuka jelas menunjukkan tingginya eskalasi konflik yang menyelimuti pengelolaan hutan dijawa oleh perhutani. klaim atau tuntuta…
Pembagian mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan n…
Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara p…
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjanga…
Indonesia memilki modal sosial toleransi yang kuat. namun sayang, berbagai kajian dan pemantauan memang menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia semakin menguat. dan ternyata intoleransi juga tel…
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang merugikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pengawasan y…