Buku ini memuat kerangka menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang menjadi pedoman strateg…
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menetapkan pedoman komprehensif untuk mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam seluruh bentuk pend…
Dokumen ini memuat perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, s…
Buku Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik: Studi Kasus Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan mengulas peran strategis masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan publik di …
Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme penanganan lintas sektor bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan tujuan memperkuat koordinasi antarlem…
Buku Revisi KUHAP Mengenai Upaya Paksa (2) membahas secara mendalam usulan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya dalam aspek penggunaan upaya paksa seperti pen…
Naskah akademis ini menguraikan urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang perkosaan, dengan menganalisis kelemahan hukum saat ini, kebutuhan perlindungan korban, serta perkembangan definisi …
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya komprehensif untuk memperbarui sistem hukum pidana nasional melalui penyusuna…
Potret Konstitusi: Pasca Amandemen UUD 1945 merupakan kajian komprehensif mengenai dinamika perubahan konstitusional Indonesia setelah serangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan …
Peraturan ini memuat perubahan terhadap pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme pengadaan sesuai perkembangan kebutuhan administrasi negara. Perubahan ini meliputi p…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan proses pengadaan barang dan jas…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan regulasi turunan yang menetapkan ketentuan teknis penye…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan kerangka dasar yang seragam bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, …
Peraturan ini mengatur pedoman pengintegrasian materi anti-kekerasan terhadap perempuan dalam pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun teknis bagi aparatur pemerintah. Dengan menekankan perspek…
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 menetapkan ketentuan strategis terkait koordinasi, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan r…
Buku ini berisi kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas untuk mengarahkan tata kelola dan fungsi Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. Dokumen ini mencakup visi, misi,…
Dokumen ini memuat peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kebijakan penyiaran TVRI. Peraturan ini mengatur arah kebija…
Buku “Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia” berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami struktur, hierarki, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan di Ind…
“Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran UU Unjuk Rasa” mengkaji secara kritis proses historis, politik, dan sosial yang melatarbelakangi lahirnya regulasi terkait kebebasan berkumpul dan menyamp…