Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 t…
Buku ini memuat ketentuan lengkap mengenai hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan dasar nasional penyelenggaraan …
Buku 4 Undang-Undang tentang Hukum terbitan Asa Mandiri menyajikan kumpulan peraturan perundang-undangan penting di bidang hukum yang menjadi rujukan dasar bagi praktisi, akademisi, mahasiswa hukum…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disusun sebagai upaya negara untuk mengatur, mencegah, dan menindak produksi, penyebarluasan, serta penggunaan materi bermuat…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi yang mengatur pencegahan dan pemberantasan produksi, penyebaran, serta penggunaan materi bermuatan pornogr…
UUD 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002 dan GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1999) 1999–2004 merupakan kompilasi yang menyajikan perubahan fundamental dalam struktur konstitusi Indonesia pascarefor…
Buku Saku Undang-Undang 1999: Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD merupakan ringkasan regulasi yang mengatur landasan hukum penyelenggaraan kehidupan politik da…
Buku Saku untuk Sosialisasi tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan panduan ringkas yang dirancang untuk memudahkan masyarakat, apara…
Panduan Praktis Menggalang Hibah Barang bagi Organisasi Nirlaba Hibah barang bekas bisa menjadi strategi fundraising alternatif di tengah ketatnya persaingan antar lembaga nirlaba dalam 'memperebut…
Buku ringkas ini merupakan pengantar praktis bagi lembaga nirlaba agar dapat merencanakan upaya fundraising lembaga dana secara lebih terararh dan berorientasi jangka panjang. Cara ini diharapk…
Buku ringkas ini merupakan pengantar praktis bagi lembaga nirlaba agar dapat merencanakan upaya fundraising lembaga dana secara lebih terararh dan berorientasi jangka panjang. Cara ini diharapk…
Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya merupakan kompilasi…
Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya merupakan kompilasi regul…
Kembalinya Kedaulatan Rakyat: Pandangan terhadap Perubahan UUD RI Tahun 1945 merupakan kajian kritis mengenai proses dan implikasi amandemen konstitusi yang mengubah struktur ketatanegaraan Indones…
Buku ringkas ini merupakan pengantar praktis bagi lembaga nirlaba agar dapat merencanakan upaya fundraising lembaga dana secara lebih terararh dan berorientasi jangka panjang. Cara ini diharapk…
Buku Ketetapan-Ketetapan MPR 1999: 9 Ketetapan MPR menguraikan secara rinci isi, latar belakang, dan implikasi dari sembilan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditetapkan pada tahu…
Rencana strategis fundraising adalah perencanaan jangka panjang untuk mengumpulkan dana secara efektif, yang melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pemilihan strategi yang tepat (seperti kampanye …
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan himpunan ketentuan hukum yang disusun sebagai pedoman resmi dalam penerapan hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi …
Kedermawanan untuk keadilan sosial adalah praktik filantropi yang bertujuan menciptakan perubahan sistemik untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini melampa…