Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyerangan oleh …
In order to fulfill the ethical responsibility of Komnas Perempuan and to commemorate the tenth anniversary of the May 1998 Tragedy, Komnas Perempuan has formed a Special Rapporteur on Sexual Viole…
On 2 August 2006, the President of the Republic of Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono, issued Presidential Decree No. 6/2006 concerning the Reform on the System of the Placement and Protectio…
Laporan hasil pemantauan awal ini terdiri atas empat bagian. Diawali dengan penguraian sejarah dan proses penyusunan Inpres No. 6 Tahun 2006, kemudian masuk pada bagian pertama yang berisi tentang …
Penanganan formal lewat pengadilan yang disediakan negara merujuk pada sejulah Undang-Undang sebagai Landasan Hukum dalam melakukan tuntutan terhadap piahk-pihak terkait, dalam pengalaman kebanyaka…
Jaminan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, secara normatif dapat dijumpai dalam konstitusi hasil amandemen keempat dan berbagai produk perundang-undangan turunannya. Atas nama…
Adanya sistem yang mampu memberi perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak. Harapan ini terutama dirasakan oleh buruh migran dan anggota keluarganya y…
Seri Dokumen Kunci 6 Penyerahan Perkara kepada Komite CEDAW untuk Meminta Intervensi terhadap Kejahatan Berbasis Jender Serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002. Penyerahan p…
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada…
Catatan Komnas Perempuan selama lima tahun, lebih dari 95 persen kasus KDRT adalah terhadap isteri. Data 10 tahun terakhir, 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang dekat dalam relasi …
Keberadaan Komnas Perempuan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) saat Presiden Republik Indonesia Bah…
Modul ini hadir sebagai salah satu jawaban dan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang Kondisi Pemenuhan Hak?…
Sebagaimana disampaikan dalam laporan bertajuk “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia”, keenambelas kabupaten/kotamadya ini adalah bagian dari…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Publikasi ini memuat format pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan bagi siapa saja, terutama para pemantau di lapangan, dalam memetakan pelanggaran HAM yang terjadi. Buku ini juga bisa menj…
Pengungsian identik dengan musibah, baik karena bencana alam maupun karena persoalan sosial politik yang sering disebut bencana sosial atau bencana karena ulah manusia. Dari sudut pandang dan fakta…
Dalam beberapa dekade terakhir pola-pola migrasi internasional telah mengalami perubahan besar. Salah satu trennya adalah bahwa jumlah perempuan sebagai pelaku migrasi utama (primary migrant) menin…