Instrumen dalam aspek pemulihan, terdiri dari monitoring danevaluasi terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi/reintegrasi sosial.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lembaga/institusi…
Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan diluncurkan melalui penerbitan dua laporan resmi yang memaparkan fakta-fakta kerusuhan Mei 1998. Penerbitan ini dilakukan dalamrangka memperingati satu tahun ber…
Komnas Perempuan as a national human rights institution whose scope of work is to increase public awareness, has the interest in developing a review report on the implementation of BPFA+25 and to b…
Komnas Perempuan mempublikasikan Seri Dokumen Kunci No. 9 yang berisi tiga dokumen penting untuk menegakkan dan melindungi hak asasi buruh migran berharap kita dapat melihat kembali dengan cermat a…
Dalam terbitan Seri Dokumen Kunci 8 ini, kami memilih salah satu bab dari Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor- Leste , yaitu Bab 7.7 yang berjudul Pemerkosaan, Perbud…
Sungguh suatu jalan panjang menuju saat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata mendapatkan perlakuan hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar ke…
Salah satu hal yang mengemuka dalam mempelajari kinerja KPP HAM adalah bahwa investigasi HAM berperspektif jender belum merupakan bagian integral dari strategi kerja kelima KPP HAM. Suatu gambaran …
Salah satu hal yang mengemuka dalam mempelajari kinerja KPP HAM adalah bahwa investigasi HAM berperspektif jender belum merupakan bagian integral dari strategi kerja kelima KPP HAM. Suatu gambaran …
Penelitian Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornograϐi di Indonesia ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualita…
Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengada layanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungan korban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan …
Sejak tahun 2002, beberapa organisasi pemerintah Indonesia Komnas Perempuan terlibat dalam kegiatan konsultasi tahunan dengan pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran (UN SR-HRM) yang diorganisir …
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab etis Komnas Perempuan dan untuk memperingati 10 tahun Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan membentuk Pelapor Khusus tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dam…
Komnas Permpuan merasa berkepentingan untuk menyuarakan perspektifnya tentang insiden yang mempunyai makna tersendiri bagi perempuan. Peristiwa ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan, sekali…
Penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme …
Isu kesehatan dan hak atas pangan kerap dilihat sebagai isu ekonomi sosial dan budaya, padahal sejatinya merupakan bagian dari hak paling dasar yang masuk dalam rumpun hak asasi sipil politik, yait…
Sebuah laporan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, seperti yang rutin dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memiliki tujuan dan arti stra…
Ketika hukum internasional dan nasional semakin mengakui hak perempuan atas perumahan yang layak, dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan yang besar antara pengakuan dan pengingkaran terhadap ha…